SATPOL PP KABUPATEN KARANGANYAR

SIDAK HARI KECEPIT NASIONAL (HARPITNAS)

2011-06-12T20:43:00.000-07:00

Oleh : Bina Febrianto (Kasi Tranmas)

Terbagi dalam beberapa kelompok, tim penegak disiplin pegawai negeri sipil melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Dinas/Instansi/Kecamatan du seluruh Kabupaten. Tim terdiri dari beberapa instansi, seperti : Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dispora, Bag. Hukum, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sidak yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 ini, dilaksanakan menindaklanjuti perintah Bupati Karanganyar menyikapi adanya kebijakan cuti bersama oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan cuti bersama dilakukan karena adanya hari libur nasional : kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 2 Juni 2011, yang kemudian cuti bersama pada hari Jumat 3 Juni 2011. Bagi PNS yang bekerja di Kementerian / Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan lima hari kerja, maka akan ada libur panjang mulai hari Kamis s/d Minggu. Sedangkan bila melaksanakan kebijakan enam hari kerja, maka pada hari Sabtu merupakan hari aktif.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menerapkan kebijakan lima hari kerja. Dengan kebijakan tersebut, maka pada Hari Sabtu 3 Juni 2011 merupakan hari aktif. Hari aktif yang terjepit diantara dua hari libur ini biasa dikenal dengan istilah populer Harpitnas (Hari Kecepit Nadional). Harpitnas ini, diperkiirakan akan dimanfaatkan PNS yang mbablas libur. Bila sinyalemen ini benar, maka pelayanan masyarakat tentunya akan terganggu. Apalagi di sebagian besar instansi merupakan istansi yang melaksanakan pelayanan umum.

PNS di Kec. Mojogedang sedang diapelkan saat Sidak

Sidak dimulai sejak pukul 6.30 pagi, berangkat ke lokasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Diharapkan tim akan tiba di lokasi pada saat apel pagi. Pada saat apel inilah akan dengan mudah dihitung berapa jumlah pegawai yang ada dan berapa pegawai yang hadir ataupun tidak hadir. Dari tiga istansi yang penyusun ikut sidak, semuanya telah sesuai dengan aturan. Tidak dijumpai adanya PNS yang membolos. Memang ada beberapa PNS yang tidak mengikuti apel karena terlambat, tetapi beberapa menit kemudian terlihat PNS tersebut hadir. Beberapa PNS ada yang tidak masuk kerja karena sakit dan ini dibuktikan dengan adanya ijin/surat keterangan dokter.

Hasil sidak ini cukup menggembirakan, karena sinyalemen masyarakat terhadap banyaknya PNS yang membolos pada saat harpitnas terbantahkan. Secara internal membuktikan, ”ancaman” Bupati terhadap PNS yang mbablas libur pada harpitnas tanpa ada ijin akan ada sanksi tegas, cukup efektif. Sebagaimana diketahu, Bupati Karanganyar Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum., beberapa hari sebelum pelaksanaan cuti bersama mengancam para PNS di Kabupaten Karanganyar untuk tidak mbablas libur pada hari Sabtu. Akan ada sanksi tegas terhadap pelanggar perintah ini.

Kedepan kebijakan cuti bersama ini perlu untuk dipertimbanglan kembali. Utamanya untuk menghindari adanya hari kejepit nasional yang justru merepotkan semua pihak. Bagi pegawaipun akan merasa ”tanggung” liburnya, karena harus masuk kerja lagi ditengah liburan. Pun bagi masyarakat mereka akan merasa pelayanan yang seharusnya diterima, tidak akan dipenuhi sepenuhnya oleh para PNS sebagai pelayan masyarakat. Bagi pimpinanpun tidak perlu lagi mengeluarkan ”ancaman” terhadap anak buahnya. Semestinya sebagai PNS masuk kerja adalah konsekuensi dan amanah yang harus dilaksanakan, dan bukannya takut karena adanya sanksi dsb, melainkan keluar dari niat dan itikad yang tulus dari sanubarinya. Karena PNS adalah abdi dan pelayan masyarakat. Semoga sukses selalu dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat.

Zonasi Penetapan Lokasi Menara Seluler di Kabupaten Karanganyar

2011-05-26T19:59:00.000-07:00

Pendahuluan

Berkembangnya teknologi telekomunikasi seluler yang demikian cepat, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi kita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pembangunan menara telekomunikasi seluler. Menara telekomunikasi seluler merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta pembangunan daerah sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme perizinan pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah, sehingga diharapkan peraturan daerah mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Beberapa Pertimbangan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : /Per/M.Kominfo/ /2007 Tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Penetapan Zonasi

Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan pada status wilayah administrasi desa, dengan dasar penentuan kelompok wilayah urban, rural urban, dan rural. Dimana penetapan wilayah tersebut mencerminkan segi ekonomi dan sosial masyarakat dengan memperhatikan pada:

Kepadatan penduduk (sumber BPS), Merupakan hasil perhitungan jumlah penduduk terhadap wilayah permukiman, mengindikasikan banyaknya pengguna/pemanfaat telepon seluler
Jumlah fasilitas pendukung minimal tiap zona (BPS), Dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pendukung tiap desa (bersumber pada ketentuan BPS), yaitu: Jalan yang dilalui kendaraan, Gedung bioskop, sekolah (SD, SMP, SMA), Rumah Sakit, BKIA/Rumah Bersalin, Puskesmas/Klinik, Pesawat telpon dan kantor pos, Bank, Pabrik, Pasar dan Bangunan, Kelompok pertokoan yang terdiri lebih dari 10 toko, mengindikasikan aktifitas masyarakat pada umumnya dan berorientasi pada kegiatan perkotaan.
Jarak minimal terhadap status wilayah administrasi, Jarak minimal ditetapkan 2,5 km dari tiap kelompok wilayah urban, urbanrural, dan rural berdasarkan pada urutan prioritas: (1)urban, (2)urbanrural dan (3)rural, sebagai pertimbangan aspek usaha
Wilayah/kawasan tertentu sesuai aturan
Keberadaan tower existing, dalam ketentuan yang berlaku dalam aspek teknis dan bangunan (sesuai permen)
Urutan pengajuan perijinan

Pemasangan papan penutupan sementara

Penentuan Zonasi
1. Zonasi I (berorientasi urban)

Kepadatan penduduk tinggi, masuk dalam klasifikasi URBAN BPS
Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman urban
Jarak minimal antar menara 1000 meter (1 Km) dari menara existing.

2. Zonasi II (berorientasi rural-urban)

Kepadatan penduduk >= 5000/km2
Persentase RT pertanian <= 25%
Memiliki fasilitas desa >= 8 buah per administrasi desa
Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman rural urban
Hasil Skor >21 atau 19-20 dgn syarat tambahan jarak ke kota terdekat <5km
Jarak minimal antar menara 2000 meter (2 Km) dari menara existing.

3. Zonasi III (berorientasi rural)

Kepadatan penduduk sedang - rendah
Memiliki kurang dari 8 fasilitas pendukung per administrasi desa
Jarak minimal antar menara 3000 meter (3 Km) dari menara existing.

4. Zona Khusus/Tertentu (berhubungan dengan keberadaan wilayah khusus) antara lain kawasan bandar udara/pelabuhan; kawasan pengawasan militer; kawasan cagar budaya; kawasan pariwisata; atau kawasan hutan lindung.

Pengolahan data

Membutuhkan beberapa informasi data spasial berupa temat-tema pokok sebagai berikut:

Data Spasial Wilayah Adminstrasi desa
Data Spasial Penggunaan Lahan permukiman
Data Tabulasi Potensi Desa BPS
Satuan pemetaan hasil tumpangsusun kriteria
Data Spasial existing menara seluler, berupa koordinat lokasi dan atribut menara berkaitan dengan perijinan
Penyajian dalam bentuk peta Zonasi dan Existing Menara dengan atribut perijinan.

Diagram Alir

Konsekuensi Kebijakan

Penentuan zonasi ini memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:

Dinamika yang terjadi di kabupaten Karanganyar seperti Perubahan kondisi demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, akan merubah ketetapan zonasi, sehingga aturan yang dbuat menyesuaikan dengan keadaan terkini (existing), sehingga perlu dilakukan updating secara berkala (periodik) dalam suatu tenggang waktu tertentu
Penentuan lokasi menara mutlak dalam suatu informasi spasial (berkoordinat) karena satuan unit zonasi bukan semata-mata satuan wilayah administrasi, sehingga Kabupaten Karanganyar harus memiliki suatu basis data spasial yang menyangkut data dasar penentuan zonasi, maka pengembangan Sistem informasi Geografis (SIG) perlu dipenuhi dalam lingkungan internal.
Integrasi dengan wilayah administrasi tetangga belum diakomodasi dalam penentuan ini sehingga wilayah perbatasan diluar kewenangan kabupaten karanganyar tidak terikat aturan, sehingga untuk pengembangan lebih lanjut perlu ada suatu bentuk penanganan secara terpadu dengan pemerintah daerah tetangga.

KUNJUNGAN BEBERAPA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KARANGANYAR

2011-05-25T19:25:00.000-07:00

Oleh : Bina Febrianto (Kasi tranmas Satpol. PP)

Sejumlah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah peserta Diklat Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota angkatan III Tahun 2011 mengikuti oreintasi lapangan di Kabupaten Karanganyar.

Orientasi lapangan dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, tanggal 19-20 Mei 2011, diikuti oleh Bupati Nias Utara, Bupati Sigi, Bupati Mamuju Utara, Bupati Keerom, Wakil Bupati Solok, Wakil Bupati Bangka Barat, Wakil Bupati Maros, dan Wakil Walikota Manado.

Peserta orientasi lapangan diterima langsung di pendopo rumah dinas bupati oleh Bupati Karanganyar, Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum., didampingi oleh para pejabat teras Kabupaten Karanganyar. Bupati Karanganyar dalam acara penerimaan tersebut, memberikan gambaran berbagai kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Karanganyar, baik dalam pembangunan maupun kemajuan berbagai layanan publik di Kabupaten Karanganyar. Harapannya hal-hal yang baik bisa dijadikan contoh bagi kemajuan daerah peserta orientasi.

Pada kesempatan orientasi ini, para peserta diajak untuk meninjau lapangan. Kegiatan yang ditinjau adalah pasar jumat yang terletak di seputaran lingkungan perkantoran Cangakan dan Pasar Wisata Tawangmangu. Dalam tinjauan ini peserta didampingi oleh para pembina pasar jumat, yaitu : Kepala Dinas Pertanian, Kepala Disperindagkop dan UMKM, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Mereka diajak berkeliling pasar sambil diberikan penjelasan asal mula berdirinya pasar dan apa saja yang dijual di pasar jumat tersebut.

Selesai berkeling pasar jumat, para peserta kemudian diajak meninjau kegiatan di Pasar Wisata Tawangmangu. Pasar yang terletak di Kecamatan Tawangmangu yang berada di lereng Gunung Lawu, suatu daerah wisata yang sejuk, lebih kurang 25-an kilometer dari pusat kota Karanganyar. Pasar yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono tersebut, merupakan pasar tradisional yang telah dibangun secara modern. Pasar ini menampung berbagai produk sayuran, buah-buahan lokal, dan berbagai produk makanan olahan lokal, yang biasanya dicari para wisatawan. Disamping itu, berbagai produk cenderamata maupun produk-produk pabrikan lain juga bisa ditampung di pasar ini. Di pasar inilah, diharapkan para wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Tawangmangu mampir dan membelanjakan uangnya untuk membeli buah tangan/oleh-oleh khas Tawangmangu.

Usai berkunjung ke pasar Tawangmangu, para peserta diajak mengunjungi lokasi wisata ziarah, komplek Astana Giribangun di Kecamatan Matesih. Komplek pemakaman ini merupakan tempat dimakamkannya Presiden Republik Indonesia ke dua Jenderal Besar Haji Muhamad Soeharto, beserta mantan Ibu Negara Hj.Siti Hartinah Soeharto atau yang lebih akrab disebut Ibu Tin Soeharto. Para peserta nampak khusuk ikut berdoa bersama dengan sejumlah pengunjung yang pada saat bersamaan sedang berziarah di lokasi makam.

Para Peserta di dalam Pasar Wisata Tawangmangu

Berpose bersama Satpol PP

Usai sudah semua kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Para peserta dilepas oleh sejumlah pejabat Karanganyar, sambil berharap semoga layanan yang diberikan kepada peserta orientasi memuaskan, serta dapat memetik manfaat sebanyak-banyaknya kunjungan singkat di kabupaten Karanganyar. Khususnya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang selama kunjungan ini memandu, mengawal, dan mengamankan lokasi kunjungan, berharap semoga para peserta sudi kembali lagi ke Karanganyar, sambil mengajak saudara, kerabat, teman, handai tolan mengunjungi Karanganyar. Mohon maaf bila dalam melayani kunjungan peserta orientasi ada kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan.

Potret SATPOL. PP di Media Kartun (1)

2011-05-10T21:28:00.000-07:00

Kiprah SATPOL. PP sebagai penegak perda dan penjaga ketenteraman & ketertiban selalu mendapat sorotan dan tanggapan bermacam-macam dari masyarakat itu sendiri. Kesan bahwa aparat Satpol. PP yang garang, kejam, tak ber-perikemanusiaan, musuh PKL/wong cilik hingga saat ini masih saja dilekatkan pada citra Satpol. PP. terlebih berita-berita di media masa baik cetak, maya maupun elektronik selalu menyoroti sisi tugas Satpol. PP yang selalu berhadapan dengan masyarakat kecil, seperti ; penggusuran lapak PKL, penertiban 'Gepeng', dll. padahal masih banyak sisi tugas Satpol. PP yang humanis hanya saja porsi pemberitaan di media selalu tidak proporsional.

Sebenarnya Satpol. PP dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada S.O.P dan peraturan yang ada, sehingga ada rambu-rambu yang harus ditaati baik terkait dengan HAM maupun sisi kemanusiaan. Memang sangat 'dilematis' jika dihadapkan dengan urusan 'perut' (ekonomi) masyarakat kecil yang berjualan di trotoar, pengamen, pengemis, dll.

Berikut adalah POTRET Satpol. PP yang terekam di media oleh para kartunis terkait kiprah Satpol. PP, memang harus diakui bahwa Satpol. PP masih perlu untuk selalu membenahi diri baik sistem maupun SDMnya untuk terwujudnya 'Praja Wibawa yang humanis' dan itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik pers, masyarakat, LSM, dll.

Operasi Penertiban Cukai Rokok / Tembakau 2011

2011-05-08T19:33:00.000-07:00

Dalam rangka menertibkan peredaran cukai tembakau/rokok, SATPOL. PP Kabupaten Karanganyar pada Hari Rabu, 4 Mei 2011 melaksanakan Operasi Penertiban Cukai Rokok di Wilayah Kabupaten Karanganyar, adapun maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menekan berbagai macam pelanggaran terkait dengan cukai tembakau, diantaranya :

a. Rokok dengan pita cukai palsu/ilegal.

b. Rokok tanpa disertai cukai (Rokok Bodong)

c. Cukai yang salah peruntukannya.

d. Pemasangan kembali cukai rokok bekas.

e. Pemasangan cukai rokok yang kadaluwarsa.

Kegiatan tersebut pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) Tim, dengan pembagian sebagai berikut :

1. Tim I dengan sasaran Wilayah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Matesih;

2. Tim II dan III dengan sasaran Wilayah Kecamatan Jumantono.

Satpol. PP bersama PPNS melakukan sweeping secara random/acak dengan prioritas kepada toko/warung/pasar/kios yang ada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Kecamatan Karanganyar, Matesih dan Jumantono yang diduga menjual rokok dengan pita cukai ilegal/palsu.

Hasil dari kegiatan tersebut ditemukan pelanggaran terkait cukai, diantaranya :

1. Rokok “bodong / putih” (tidak dilengkapi dengan pita cukai dan kemasan).

2. Rokok yang tidak mencantumkan jumlah isi/batang di dalam kemasannya.

3. Beberapa produk merk rokok yang masih dipasangi dengan cukai yang sudah kadaluwarsa tahunnya.

Untuk kedepan Satpol. PP Kabupaten Karanganyar akan terus melakukan operasi cukai dengan jangkauan seluruh Wilayah Kabupaten Karanganyar tidak hanya dilakukan di dalam kota, tetapi juga akan menjangkau daerah-daerah lain terutama kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

PEMERIKSAAN KENDARAAN RODA EMPAT : PENDATAAN DAN UPAYA PEMELIHARAAN ASET DAERAH

2011-05-06T18:50:00.000-07:00

(Drs.Bina Febrianto,M.H. Kasi Tranmas Pol.PP.Kab.Karanganyar)

Bupati Karanganyar Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum.
memimpin langsung pemeriksaan mobil dinas

Sebanyak kurang lebih 70 kendaraan roda empat (mobil dinas) milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pada hari Selasa, 3 Mei 2011 di halaman Kantor Bupati Karanganyar. Jumlah ini merupakan sisa kendaraan yang belum didata dan diperiksa pada pemeriksaan tahap I.

Pemeriksaan dilakukan langsung oleh Bupati Karanganyar, Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum. didampingi oleh tim yang terdiri dari : DPPKAD, Subdin LLAJ, Satpol PP, Inspektorat, Bag.Keuangan dan Perlengkapan Setda. Oleh Bupati Karanganyar, kendaraan-kendaraan tersebut, diperiksa mulai perlengkapan surat, lampu, aki, oli, wiper, kebersihan, dan perlengkapan standar kendaraan roda empat.

Pemeriksaan semacam ini sangat penting, agar aset daerah yang berupa kendaraan roda empat dapat terjaga dengan baik. Secara administratif tertata secara baik dan benar. Secara faktual, kondisi kendaraan dapat dilihat secara langsung keberadaannya dan bagaimana kondisinya.

Umumnya kendaraan yang diperiksa masih dalam keadaan baik. Beberapa kendaraan memang dijumpai sudah terlihat uzur, tetapi wajar mengingat usianya yang sudah lebih dari 15 tahun. Usia yang sudah layak untuk dipensiunkan.

MAY DAY : HIDUP BURUH ATAU MATI BURUH?

2011-05-06T18:34:00.000-07:00

Oleh : Kasi Tranmas (Drs. Bina Febrianto, MH)

Sebanyak 100-an buruh dari berbagai organisasi buruh yang ada di Kabupaten Karanganyar, pada hari senin 2 Mei 2011 melakukan peringatan hari buruh internasional di Kabupaten Karanganyar. Mereka mengklaim representasi dari para buruh, karena mereka mewakili organisasi buruh yang ada di Kabupaten Karanganyar, seperti : Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Serikat Pekerja Nasional, Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Serikat Pekerja Farmasi Kesehatan, dan para aktifis buruh di tingkat perusahaan. Acara yang berlangsung di Gedung DPRD kabupaten Karanganyar tersebut, sedianya berlangsung tepat pada saat hari buruh yakni tanggal 1 Mei. Namun, mengingat tanggal 1 Mei bertepatan dengan hari minggu, maka acara diundur satu hari menjadi hari senin 2 mei 2011.

Para buruh tengah berorasi menyampaikan aspirasinya

Peringatan hari buruh internasional tahun 2011 ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif para buruh dengan para pemangku kebijakan, baik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Karanganyar. Dari eksekutif diwakili oleh Wakil Bupati Karanganyar Paryono,S.H.,M.H. didampingi Kepala Dinas Sosial. Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Drs.Sumarno,M.Si. Sedangkan pihak legislatif dipimpin ketua DPRD Sumanto,S.H. didampingi Rohadi Wododo dan Juliyatmono. Sebelum dilakukan dialog, para buruh melakukan orasi di halaman gedung DPRD. Mereka menyampaikan berbagai persoalan buruh yang menghimpitnya, sembari memekikkan teriakan yel yel yang membakar semangat perjuangan buruh. Acara yang berlangsung mulai pukul 08.00 pagi ini dijaga ketat oleh unsur-unsur pengamanan yang ada, baik Polres Karanganyar, Satpol Pamong Praja, maupun Kodim Karanganyar.

Usai buruh berorasi, mereka dipersilakan memasuki gedung DPRD untuk dilakukan dialog dan penyampaian aspirasi. Berbagai elemen dari buruh diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-unek dan aspirasinya. Pada umumnya persoalan yang disampaikan belum beranjak dari persoalan-persoalan lama yang sudah sering disampaikan pada peringatan-peringatan hari buruh tahun-tahun sebelumnya. Upah yang masih rendah, ancaman PHK, masalah outsourching / buruh kontrak, kebebasan berserikat buruh, jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya bargaining position buruh terhadap majikan, produk-produk hukum perburuhan yang lebih berpihak pada pemodal ketimbang buruh, merupakan masalah-masalah yang seolah-olah sulit dicari ujung pangkalnya.

Menjawab tuntutan dan harapan buruh, pihak pemerintah daerah dan DPRD menyatakan bahwa persoalan buruh bukan persoalan yang semudah ibarat membalikkan tangan. Ada kewenangan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, namun merupakan domain pemerintah pusat. Persoalan regulasi perburuhan, sistem ekonomi yang terjerat pada sistem kapitalisme, penentuan tanggal 1 mei sebagai hari libur nasional, merupakan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara lokal. Sedangkan masalah yang menjadi kendala dari pihak pemerintah daerah dalam menangani masalah perburuhan adalah minimnya jumlah pengawas perburuhan, penentuan dan penegakan UMK, penegakkan hukum perburuhan. Jumlah tenaga pengawas yang hanya 9 orang, sungguh tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 400-an dengan jumlah buruh yang mencapai 50.000-an. Sementara dari sisi penegakan hukum ketenagakerjaan masih belum dicapai secara maksimal karena masih terbatasnya SDM yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang terus meningkat, sementara lapangan kerja yang terbatas membuat peliknya persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar, maupun di Indonesia pada umumnya.

Dialog yang semacam ini, dengan forum dan waktu yang berbeda sungguh harus diusahakan dan diupayakan, agar persoalan laten perburuhan tidak muncul dalam bentuk dan sikap yang lebih mengeras. Upaya dialogis, persuasif, terbuka, dan pikiran yang jernih diperlukan untuk mengatasi masalah perburuhan. Harapan ke depan yel yel hidup buruh hidup buruh bukanlah sekedar slogan dan penyemangat belaka, tetapi benar benar menjadikan buruh yang hidup, bukannya buruh yang mati atau setengah mati karena UMK mereka yang hanya Rp.801.500,- sebulan, itupun masih saja ada perusahaan yang belum memenuhinya, HIDUP BURUH .. HIDUP BURUH.. ucapan yang tulus dari kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, selamat kepada para buruh di seluruh

Indonesia

. Selamat kepada anda sekalian karena pada peringatan hari buruh di Kabupaten Karanganyar anda sekalian melakukannya dengan aman, tertib, teratur. Sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum dapat terjaga dengan baik, sesuai slogan KARANGANYAR TENTERAM. Sekali lagi hidup buruh ...

Quo Vadis “Rice Mill Keliling”.. (1) (Review Perda No.2 Tahun 2010)

2011-04-13T20:18:00.000-07:00

Rice Mill Keliling atau yang biasa disebut “Selepan padi keliling” merupakan armada bergerak yang dilengkapi dengan mesin penggilingan padi. Seiring dengan kemajuan jaman dan globalisasi maka kretivitas masyarakat terkait inovasi alat-alat pertanian juga meningkat.

Tak terkecuali keberadaan selep keliling di wilayah Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun juga meningkat, data yang ada tak kurang dari 120 unit mesin selep keliling telah beroperasi. Keberadaan selep keliling tersebut kenyataannya tidak dilengkapi dengan perijinan yang ada karena memang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi usaha tersebut tidak dapat diberikan izin. Pasal 4 ayat (1): “izin usaha penggilingan padi atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan bagi usaha yang memiliki lokasi usaha tetap”.

(Ket : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi merupakan perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi)

Walaupun dari segi praktis dan ekonomis sebenarnya masyarakat konsumen sangat diuntungkan dengan keberadannya, karena tidak susah payah untuk mengangkut gabah/padi kering untuk dibawa ke tempat selepan magrok/menetap, akan tetapi dari segi aturan yang ada hal tersebut dilarang, dengan beberapa sebab diantarnya :

a) armada/kendaraan yang digunakan untuk keliling tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena telah merubah bentuk & fungsi kendaraan, selain itu dari segi keselamatan tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kendaraan, seperti: seat belt, lampu sein, spion, klakson, dll.

b) dari segi perijinan tidak dilengkapi dengan perijinan yang ada. Hal tersebut yang menimbulkan kecemburuan bagi pemilik selepan magrok/menetap, sehingga akan mempengaruhi terhadap PAD dari sektor retibusi.

menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi pasal 2 ayat (1) : setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan penggilingan padi :

a. skala besar wajib memiliki izin usaha penggilingan padi;

b. skala kecil wajib mendaftarkan usahanya.

Keterangan :

Skala kecil : perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.

Skala besar : perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.

c) menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) memang keberadaannya DILARANG;

(1) izin usaha penggilingan padi atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diberikan bagi usaha yang memiliki lokasi usaha tetap.

(2) Setiap kegiatan usaha penggilingan padi dilarang melakukan kegiatan usahanya dengan cara menggunakan kendaraan dan atau berkeliling di wilayah daerah.

(3) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pemilik usaha rice mill keliling jika tertangkap basah sedang melakukan kegiatannya, yaitu :

Ketentuan Pidana

Pasal 22 Ayat (1) & (2) :

(1) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 4, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Photo Kegiatan HUT SATPOL PP Ke-61

2011-03-03T23:50:00.000-08:00

Aksi donor darah dalam rangka memperingati HUT SATPOL PP Ke-61

Mejeng dulu sebelum mengikuti Upacara HUT Satpol PP Ke-61 di Alun-alun Purwokerto, Banyumas

Siaaap Grakk..!!

Kasatpol.PP se-Prov. Jawa Tengah

Penertiban Cukai Rokok Ilegal

2010-06-22T16:50:00.000-07:00

Satpol. PP Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2007 ttg Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 ttg Cukai telah melaksanakan kegiatan operasi penertiban Cukai Rokok pada Hari Selasa, 22 Juni 2010, dengan sasaran Pasar Nglano Tasikmadu, Pasar Bejen dan Pasar Jungke.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 66A ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2007 ttg Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 ttg Cukai; “Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal”.

Mengingat masih banyaknya peredaran cukai rokok yang diduga palsu mupun penyalahgunaannya, maka Satpol. PP Kabupaten Karanganyar dalam hal ini melaksanakan fungsi pemberantasan barang kena cukai illegal. Macam-macam Pelanggaran terhadap Cukai Rokok : Pita cukai rokok PALSU, Tanpa disertai Cukai (Rokok Bodong), Salah pemasangan cukainya, Pemasangan cukai rokok bekas.

Rokok hasil operasi

Cukai merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara terbesar, maka sudah sewajarnya daerah-daerah penghasil tembakau ikut mendapatkan pembagian dari hasil pendapatan tersebut. Tentunya hal ini bertujuan untuk pembiayaan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah terutama yang terkait dengan implikasi dari tembakau dan rokok.

Pada kegiatan tersebut berhasil didapatkan pelanggaran cukai berupa merk rokok yang tidak dipasangi pita cukai sesuai banderolnya dan pita cukai yang sudah kadaluwarsa pada beberapa merk rokok, untuk kemudian akan dilaporkan kepada Kantor Bea dan Cukai Surakarta untuk ditindaklanjuti.

LULUSAN DAN CORAT-CORET

2010-05-31T22:52:00.000-07:00

Oleh : Drs. Bina Febrianto, MH.
(Kasi Tranmas Satpol. PP)

Senin, 26 April 2010 kira-kira mulai jam 14.00 Wib, sekelompok anak-anak SMA/SMK bergerombol di beberapa sudut kota. Mengendarai sepeda motor mereka mulai berkumpul sambil bersenda gurau ala anak muda. Hari ini adalah hari diumumkannya hasil Ujian Akhir Nasional (UAN).

Di Kabupaten Karanganyar, hasil pengumuman akan dibagikan kepada orang tua/wali murid siswa. Sebagaimana biasanya, sekalipun hasil dibagikan tidak langsung kepada siswa, tetapi para siswa telah siap menunggu di seputaran sekolah. Mereka telah bersiap dan mempersiapkan “ritual” pasca pengumuman kelulusan. Cat semprot berwarna warni, aneka spidol besar, knalpot kendaraan yang siap memekakkan telinga adalah bagian dari perlengkapan mereka.

Belum saat pembagian hasil ujian, para siswa tersebut telah mulai beraksi. Baju putih telah berubah menjadi kanvas dengan lukisan abstrak yang beraneka warna. Tangan-tangan lincah mereka mulai menyemprotkan berbagai bentuk yang aneh. Ada juga bentuk-bentuk yang cukup indah, sekalipun lebih banyak yang asal semprot. Aneka tanda tangan dan bubuhan nama diri dari teman-teman telah tertulis di baju. Sebagian dari mereka malah mencompang-campingkan baju dan celana mereka. Tanpa sungkan dari mereka menyemprotkan ke arah rambut dan kepala, bahkan juga ke seluruh anggota tubuh. Inilah tradisi tahunan yang selalu muncul acapkali pengumuman kelulusan tiba.

Bila usai acara semprot-semprotan dan usai pula pengumuman dibagikan, tibalah acara selanjutnya. Mereka bergerombol, bersiap di atas kendaraan yang telah diplong knalpotnya. Reng.. reng .. auman suara kendaraan yang ditumpangi dua bahkan tiga pengendara mulai beraksi. Sudah bisa dipastikan mereka sebagian besar tidak mengenakan helm.

Sungguh unik memang, ritual tradisi tahunan ini. Pantauan yang dilakukan oleh Satpol PP. Kabupaten Karanganyar, tidak ada perbedaan yang berarti antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Di SMAN 1 Karanganyar, misalnya, sekolah favorit di Karanganyar, tradisi ini juga dijalankan. Di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang cukup kecilpun, tradisi ini juga dilakukan.

Jika kita rasakan, apa yang telah mereka lakukan sebetulnya sah-sah saja. Lalu apa kaitannya dengan tugas Satpol PP?. Manakala para siswa tersebut, bercorat-coret ria dan berdandan ala punk hanya di dalam sekolah maka tidak akan banyak persoalan. Masalah muncul, karena mereka kemudian berkeliling kota sambil berjogat-joget di atas kendaraan. Bertindak seolah-olah merekalah pemilik jalan. Orang-orang “dipaksa” melihat kegembiraan mereka. Disinilah masalah muncul. Banyak tingkah laku mereka yang tidak layak dilakukan karena mengarah tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Apa yang terjadi dalam ritual tradisi tahunan ini, merupakan fenomena sosial yang cukup menarik untuk ditelaah. Entah kapan sebenarnya tradisi ini mulai. Pada masa tahun 70-an pun, penyusun telah mengetahui kebiasaan ini. Agaknya kebiasaan ini merupakan warisan dari para senior-senior mereka. Barangkali apa yang dikenal dalam sosiologi sebagai perilaku imitasi tepat untuk digunakan untuk menelaah mereka. Meniru, yunior kepada senior. Apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh senior akan dilakukan pula oleh yuniornya pada saatnya. Nah, inilah rantai yang tiada putusnya, selalu berulang dan berulang lagi. Apalagi, bila tradisi ini ditimpangi dengan KESEMPATAN dan PELUANG. Kesempatan untuk melakukan tindakan corat-coret (kata Bang Napi kejahatan terjadi karena adanya kesempatan) dan peluang karena longgarnya pengawasan dan permisifitas masyarakat terhadap perilaku mereka.

Memutus rantai tradisi istilah keren yang seharusnya dilakukan. Mudah untuk diucapkan tetapi butuh keseriusan dan kebersamaan dari para stake holder yang berkaitan dengan pendidikan. Bila ini dilakukan secara serempak bersamaan di berbagai kabupaten/kota, maka kemungkinan besar kejadian ini tidak akan terulang. Tindakan di beberapa sekolah yang ketat dan tegas (sebagaimana diberitakan di mass media beberapa waktu lalu) hanya mampu meredam tindakan ini di tingkat lokal sekolah saja. Sementara di bagian besar sekolah yang lain masih terjadi kegiatan seperti ini.

Beberapa analisa yang bisa dikemukakan bersumber dari beberapa siswa yang menyatakan, pertama mereka telah melampaui masa-masa yang menyesakkan, karena harus belajar dan harus mampu melalui serangkaian tes berupa ujian yang diadakan secara nasional. Mereka menganggap telah berjuang selama lebih kurang 3 tahun untuk menyelesaikan studinya. Mereka harus datang pagi, pulang siang/sore, masih harus mengerjakan berbagai tugas dan pekerjaan rumah. Inilah hasil perjuangan. (catatan: aneh ya orang sekolah itu kan untuk cari ilmu dan selembar ijasah hanya bukti formal saja. Jadi jika ia sudah dapat ilmu pasti dapat juga bukti formalnya.Dengan demikian kalau lulus ya wajar, nggak lulus-pun ya wajar, karena pilihannya hanya lulus dan tidak lulus. Lagian sekarang kan enak wong gak lulus juga masih bisa ngulang lagi. Gitu aja kok repot)

Kedua, konon masa SMA merupakan masa yang sungguh menyenangkan. Penuh dengan romantika. Tidak heran banyak kejadian terjadi pada masa ini, sehingga menginspirasi beberapa seniman membuat karyanya. Film ”Gita Cinta dari SMA”, misalnya, film yang diangkat dari novel, merupakan film yang mengekspresikan kehidupan pada masa SMA. Ada juga lagu ”kisah kasih di sekolah”-nya Obbi Messakh merupakan lagu yang mengisahkan percintaan remaja SMA. Dua contoh di atas, meski agak jadul menggambarkan betapa indahnya masa SMA. Nah, bila masa tersebut harus ditinggalkan, maka mereka berusaha membuat kenangan. Kenangan-kenangan tersebut diekspresikan melalui coretan di baju teman-temannya. Melalui baju ada goresan kenangan bak sebuah prasasti.

Ketiga, para siswa melakukan ini merupakan sebuah tindakan yang melambangkan kemerdekaan. Merdeka karena setelah beberapa tahapan pendidikan telah terlampaui. Mulai SD, SMP, kemudian SMA/SMK. Merdeka karena telah sekian tahun harus mengenakan seragam yang diwajibkan sekolah. Mulai putih-merah hati, putih-biru, dan kemudian putih abu-abu. Para siswa akan memasuki dunia orang dewasa. Dunia yang tidak terbelenggu oleh seragam. Entah siswa tersebut masuk kerja atau kuliah umumnya tidak lagi dibatasi oleh seragam. Dunia kerja ataupun dunia mahasiswa sudah dianggap dunianya orang dewasa. Seakan-akan momen ini merupakan masa pelepasan dari masa remaja ke masa dewasa. Corat-coret merupakan proklamasi ditinggalkannya masa remaja mereka.

Beberapa pola yang bisa dilakukan guna mencegah tindakan para siswa ini adalah:

1. Pengumuman dilakukan pada sore hari diberikan kepada orang tua/wali murid, sebagaimana dilakukan kemarin di Karanganyar. Tindakan ini hanya mampu mengurangi waktu para siswa untuk berkelilingmogleng-mogleng keliling kota. Makin sore pengumuman, maka kesempatan mereka keliling-keliling dibatasi oleh kegelapan malam yang segera menjelang.

2. Pengumuman dilakukan lewat pos, sehingga pengumuman tidak datang pada waktu bersamaan (tergantung alamat siswa dan kecepatan pihak pos). Dengan waktu penerimaan yang berbeda sehingga “kegembiraan” tidak dirasakan pada waktu yang bersamaan.

3. Sehari sebelum pengumuman, para siswa diwajibkan menyumbangkan seragam sekolahnya, disimpan di sekolah untuk diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Bila seragam telah diserahkan, maka tidak ada lagi seragam yang dicorat-coret. (beberapa sekolah pernah melakukan tindakan ini, namun dikoordinasikan oleh siswa, jadi bukan suatu keharusan/kewajiban yang diwajibkan pihak sekolah).

4. Kegiatan no. 3 tadi akan lebih efektif, manakala pada saat pengumuman diadakan juga kegiatan tambahan (tanpa seragam sekolah karena sudah disumbangkan), misalnya : bakti sekolah, para calon lulusan diminta untuk membersihkan sekolah agar terlihat bersih, atau diadakan donor darah.

Sebenarnya pola ini telah dilakukan di beberapa sekolah, sayangnya belum menyeluruh, hanya parsial. Kejadian corat-coret sendiri bila diamati sebagaimana telah disampaikan di atas, tidaklah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Hanya bagi sebagian orang berasa risih saja. Justru yang menakutkan adalah bila para siswa tersebut, mengekspresikan kegembiraannya dengan jalan berkelling kota sambil menari dan meraung-raungkan kendaraannya. Mereka ”memaksa” orang lain untuk ikut merasakan kegembiraannya. Dengan kendaraan memekakkan telinga, ditumpangi dua atau tiga orang, berjejer tiga atau empat untuk memenuhi jalan. Nah, disinilah masalahnya. Masyarakat menjadi terganggu ketentramannya.

Di Karanganyar, kejadian ini masih cukup terbatas. Di beberapa sudut kota, mereka juga telah mempersiapkan. Waktu yang relatif pendek, penjagaan yang relatif baik, melibatkan semua unsur (Kepolisian, Satpol PP, Kodim), memperkecil peluang tersebut. Namun demikian, meski dalam skala kecil selalu saja ada yang tetap melakukannya.

Tinggal kita seluruh warga Karanganyar menyikapinya. Tidaklah fair, bila hanya menggantungkan pada aparat keamanan semata. Butuh kepedulian semua pihak untuk mengatasinya. Jangan hanya menyalahkan mereka saja. Mereka generasi yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita. Jangan ajari mereka dengan hal yang buruk. Lihatlah pada saat kampanye Pemilu. Pesera kampanye berkeliling dengan kendaraan yang meraung-raung, menari-nari, kostum tubuh yang coreng moreng, memenuhi jalan agar orang lain tidak bisa lewat. Bukankah para pemimpin kita telah memberi teladan yang buruk buat mereka?. Tidakkah sama apa yang siswa lakukan dengan yang dilakukan or ang orang tua mereka?. Bila kita mengamini hal ini. Segera berubahlah yang tua dulu, pasti yang lebih muda akan mengikutinya. Selamatkan generasi muda aset dari negeri ini.

MENANGANI GELANDANGAN YANG MANUSIAWI

2010-04-25T19:20:00.000-07:00

Oleh : Bina Febrianto

(Kasi Tranmas Satpol PP Kab.Karanganyar)

Bila anda sekalian sedang di jalan atau di tempat perbelanjaan, pasar, taman, perempatan jalan, lampu lalu lintas atau dimana saja dan kebetulan melihat pria atau wanita berpakaian compang-camping, rambut acak acakan tak beraturan, gimbal ala ”bob marley”, dengan bau yang tak sedap, serta perlaku yang agak aneh berbicara ngelantur, atau malah agak agresif, tentunya pemandangan demikian tak sedap bagi mata kita, bahkan bagi sebagian orang menjijikkan dan menakutkan karena bisa jadi mengancam keselamatannya. Nah, siapakah sebenarnya mereka itu? Mereka adalah para gelandangan atau ada yang menyebut juga sebagai orang terlantar yang biasanya kita temui di jalanan. Apakah kemudian gelandangan yang ada di jalanan tersebut, pasti gila atau sakit ingatan atau ala srimulat disebut ”gerah polo”? Wah, jangan buru-buru untuk melakukan vonis yang demikian, meskipun fakta di lapangan sebagai besar dari mereka memang demikian, tetapi kita tidak bisa menyatakan 100% dari mereka gila. Stadium atau grade atau tingkatan keparahan yang barangkali akan membedakannya.

Problematika sosial, berupa gelandangan merupakan masalah yang meluas, dan hampir semua kabupaten/kota di Indonesia mengalaminya. Sekalipun beberapa Satuan Kerja telah beupaya untuk menanggulanginya, tetapi masih saja dijumpai keberadaannya. Barangkali saja, akan menghilang untuk sementara, apabila akan ada kunjungan pejabat negara, tamu negara, atau akan ada penilaian untuk even tertentu seperti penilaian Adipura. Beberapa waktu kemudian, mereka akan muncul lagi dan mulai berkeliaran lagi. Mereka mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Bila suatu saat ia ada di jalan A, misalnya, maka beberapa saat kemudian ia sudah pindah di jalan B. Mobilitas yang cukup tinggi inilah, yang memunculkan kesan adanya pemindahan atau lempar-lemparan gelandangan antar Kabupaten/Kota. Meskipun tidak dapat dipungkiri kejadian tersebut sering terjadi beberapa tahun yang lalu.

Bila kita sepakat bahwa para gelandangan tersebut mengganggu dan merupakan masalah yang harus ditanggulangi, maka kebersamaan menjadi modal awal untuk menanggulanginya. Bersama, antara pemerintah (kabupaten/kota, propinsi, pusat) dan masyarakat luas (termasuk LSM, yayasan sosial/keagamaan) menanggulangi masalah tersebut. Mereka adalah makluk Tuhan juga, yang bisa jadi sedang tidak beruntung. Ketertiban umum sebagai dalih utama penanggulangan para gelandangan, hanya sebagai pintu masuk untuk tahapan berikutnya. Langkah selanjutnya harus ditempuh. Penyembuhan dan pengembalian kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat merupakan tahapan penting yang harus dirancang dan ditata dengan baik. Agar keterpurukan mereka secara sosial, ekonomi, harga diri, dan martabat mereka sebagai manusia yang utuh dapat dipulihkan.

Seringkali, fenomena pemecahan masalah gelandangan hanya dilihat secara sepotong-sepotong. Ada petugas Satpol PP yang menyeret dan memaksa mereka untuk diangkut ke mobil. Seolah-olah mereka ”sampah” yang hendak diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah. Iba dan rasa kasihan terhadap merekapun muncul. Tetapi, apakah yang terjadi demikian? Satuan Polisi Pamong Praja Karanganyar, misalnya, menangani masalah gelandangan ini dengan cara yang cukup manusiawi.

Pada setiap operasi yang dilaksanakan para petugas ini menyusuri berbagai sudut kota yang mungkin ada geladangannya. Biasanya mereka berjalan di jalanan, emperan toko, pasar, taman kota, atau dimana saja mereka nyaman untuk tinggal. Yang pasti petugas yang dipilih untuk mengendus keberadaan mereka sudah terbiasa dan berpengalaman. Jangan heran bila di tangan mereka yang sudah berpengalaman ini, para gelandangan (khususnya yang ”gila”) menjadi manut dan lulut tanpa ada perlawanan. Meski demikian tidak boleh disimpulkan bahwa petugas ini pernah menjadi bagian dari mereka ini, sehingga kok begitu manutnya.

Beginilah gambar-gambar di bawah ini memvisualkan kejadian-kejadian yang seringkali di lakukan oleh Satpol PP. Nah, gelandangan yang cewek ini mengaku bernama maya. Tapi jangan keburu berfikir bahwa ini Maia Ahmad mantan istrinya Dani Dewa yang stres karena perceraiannya. Bukan, bukan itu. Ia bisa mengaku Maya, Luna, Yuni, KD, atau siapa saja. Wong namanya nggak 100% pikirannya. Persoalannya bukan di pengakuannya, tetapi bila pengakuannya tidak jelas dan gonta ganti tersebut, maka penyelesaiannya menjadi agak sulit. Bila gelandangan tersebut, masih mampu memberikan identitas dirinya (nama atau alamat) maka akan lebih mudah penyelesainnya. Pihak keluarga akan dihubungi dan dilibatkan dalam proses penyembuhannya.

Setelah selesai operasi di lapangan, maka tahapan berikutnya dilakukan ”pembersihan”, maksudnya para gelandangan yang terlihat lusuh, kumal, bau yang tak sedap akan dibersihkan. Bila gelandangan tersebut perempuan, akan ditangani oleh petugas perempuan, bila laki-laki akan ditangani oleh petugas laki-laki. Mula-mula mereka akan dimandikan. Jangan kaget, karena biasanya mereka ketakutan terhadap air. Sekalipun dimandikan di tengah cuaca yang cukup panas, mereka tetap merasa kedinginan. ”wedi, wedi”, sebuah teriakan dalam bahasa jawa yang sering terucap.

Apabila mereka telah selesai dimandikan, maka tahapan berikutnya adalah pemotongan rambut. Sekalipun tidak sekelas barber atau salon, tetapi para petugas ini cukup terampil dan terlatih untuk potong rambut. Dengan peralatan gunting dan sisir, rambut para gelandangan ini terlihat rapi. ”Ayo habis potong rambut langsung keramas”, kata petugas. Maka kegiatan selanjutnya berupa keramas, setelah itu, cukup, tidak akan dilanjutkan creambath, apalagi manicure-pedicure.

Nah, setelah mereka terlihat bersih, potongan rambut terlihat rapi, sudah tidak berbau lagi, maka mereka akan dikenakan pakaian yang bersih pula. Bukan pakaian baru, tetapi pakaian yang masih pantas pakai. Soal ukuran pakaian yang terlihat kedodoran dan sebainya, mohon dimaklumi karena pada saat operasi tersebut, stok pakaian yang ada tinggal ukuran yang segitu.

Siap sudah, gelandangan yang tadi tertangkap dalam keadaan kotor, lusuh, dan berbau untuk kemudian diserahkan pada SKPD lain untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kali ini, karena tidak ada keterangan (identitas) apapun dari mereka, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan penanganan dari ahlinya.

Jangan salahkan mereka, karena jangan-jangan para perancang busana terkenal dunia, terinspirasi dari pakaian yang dikenakan para gelandangan, compang-camping, sobek dan bolong di sana-sini. Rekayasa dan cita rasa seni yang tinggi, atas nama ”mode” menjadikan nilai yang tinggi pula. Lihatlah di layar kaca, para peragawan peragawati kelas dunia berlenggak lenggok di catwalk dengan pakaian compang-camping, bolong-bolong berjalan genit ke kanan ke kiri. Sudah pasti mereka dibayar dengan harga tinggi untuk mengenakan pakaian itu. Para jet set dan artis kelas duniapun nggak malu mengenakannya. Dan yang pasti mereka tidak dimasukkan dalam kategori gelandangan dan sangat tidak mungkin ditangkap Satpol PP untuk mendapatkan proses rehabilitasi atau penyembuhan. Bila benar praduga tersebut benar, merekapun adalah sumber inspirasi juga. Walahualam...

UCAPAN BELA SUNGKAWA

2010-04-14T18:19:00.000-07:00

TURUT BERBELA SUNGKAWA YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA REKAN-REKAN SATPOL. PP PROVINSI DKI JAKARTA YANG MENINGGAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENEGAKAN PERDA DAN MENJAGA KETENTERAMAN & KETERTIBAN UMUM DI KOJA-JAKARTA UTARA.... SEMOGA ALLAH SWT. MENGAMPUNI DOSA DAN KESALAHANNYA SERTA DITERIMA AMAL KEBAIKANNYA... AMIIN

Sejarah Singkat Kabupaten Karanganyar

2010-04-13T21:14:00.000-07:00

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki objek wisata yang lengkap. Lokasinya terletak di 14 km arah timur Surakarta. Pemandangannyu sangat indah. Di kawasan tersebut, juga ada wisata budaya dan religi, serta atraksi wisata yang cukup menarik.

Ya, Anda pernah mendengar Tawangmangu? Nama tersebut juga merupakan kawasan wisata utama di KabupatenKaranganyar. Di lokasi itu, ada air terjun yang terkenal yakni Grojogan Sewu. Keringgiannya sekitar 8imeter dan terletak pada ketinggian 1.100 dpl.. Di kawasan ini juga terdapat objek wisata Balekembang (bumi perkemahan, villa, dan restaurant).

Di Karanganyar juga terdapat banyak peninggalan bersejarah, diantaranya Candi Ceto yang terletak 12 km dari Candi Sukun. Candi abad XV yang berada diketinggian 1.400 m dpl ini, dibangun oleh Raja Brawijaya V, sebelum moksa di puncak Gunung Lawu. Candi berundak yang menghadap ke barat menjadi simbolberakhirnya Kerajaan Majapahit. Candi ini terdiri dari 13 teras berundak tersusun barat ke timur

Selain Ceto, ada pula Candi Menggung dan Palanggatan yang terletak di Desa Berjo Kec.Ngargoyoso. Juga, ada Pura Pamaceka (tempat pemujaan para leluhur bagi masyarakat pasek Bali). Situs purbakala menarik lainnya yakni Situs Giyanti di Desa Jantiharjo. Masyarakat setempat mempercayai tempat ini merupakan tempat penandatangan perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi 2 Surakarta dap Yogyakarta.

Pun, ada Astana Girilayu, yang merupakan makam Raja Mangkunegaran IV,V,VII,VIII. Lalu, Astana Mangadeg sebuah komplek makam Raja Mangkunegaran I (Pangeran Samber Nyawa), 11,111 dan kerabatnya, serta agro wisata Sundokoro yang berada di komplek pabrik gula Tasikmadu dengan wisata spoor tebunya, dan lokasi hiking plus paralayang, dan Balai Besar Tanaman Obat, dll.

SEJARAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada tahun 1847 Karanganyar merupakan satu wilayah Kawedanan dari Kadipaten Mangkunegaran di samping Kawedanan Wonogiri dan Malangjiwan, masing-masing dipimpin oleh seorang Bupati Anom atau Wedana Gunung, dibantu oleh Panewu Gunung yang membawahi pemerintahan Kapanewon (Kecamatan). Panewu Gunung dibantu oleh Mantri Gunung melakukan koordinasi pemerintahan desa.

Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, dan Colomadu.

Reorganisasi wilayah Kadipaten Mangkunegaran dilakukan dengan Kaputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 1917 KGPAA Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar.

Dalam pelantikan disampaikan pidato pengarahan oleh KGPAA Mangkunegaran VII antara lain:

Seorang Bupati harus benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan loyal kepada tugas pemerintahan :

1. Perlu mempunyai etos kerja yang produktif (kawekelan)

2. Berperilaku baik sehingga tidak mencemarkan nama keluarga dan jabatan

3. Mempertahankan kebutuhan pangan para petani/rakyat desa

4. Menciptakan ketentraman dan ketenangan wilayah

Dalam kurun waktu tahun 1917 sampai dengan tahun 1930 di kabupaten Karanganyar ada tiga orang Bupati yang memerintah, yaitu :

1. KRMT Hardjohasmoro

2. RMT Sarwoko Mangoenkoesoemo

3. RMT Darko Soegondo

Berdasarkan Rijksblaad Mangkoenegaran tahun 1923 no.10 Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi tiga wilayah Kawedanan 14 Wilayah Kapanewon (Kecamatan), yaitu :

Kawedanan:

1. Kawedanan Karanganyar

2. Kawedanan Karangpandan

3. Kawedanan Jumapolo

Kapanewon

1. Kapanewon Karanganyar

2. Kapanewon Tasikmadu

3. Kapanewon Jaten

4. Kapanewon Kebakkramat

5. Kapanewon Mojogedang

6. Kapanewon Karangpandan

7. Kapanewon Matesih

8. Kapanewon Tawangmangu

9. Kapanewon Ngargoyoso

10. Kapanewon Kerjo

11. Kapanewon Jumapolo

12. Kapanewon Tugu

13. Kapanewon Jatipuro

14. Kapanewon Jatiyoso

Pada tahun 1930 Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan secara administratif dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Kota Mangkunegaran dengan maksud agar pengelolaan terhadap perkebunan-perkebunan milik Mangkunegaran lebih efisien dan efektif.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), daerah Karanganyar masih disebutkan sebagai Kawedanan, bagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran, hanya jabatan dan wilayahnya diganti dengan istilah/bahasa Jepang.

Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden RI mengeluarkan Piagam Kedudukan yang menetapkan Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegara VIII, masing-masing sebagai Kepala daerah Kasunanan Surakarta dan Kepala Daerah Mangkunegaran.

Pada akhir tahun 1945 di Surakarta timbul gerakan anti Swapraja yang berkembang hingga Karanganyar, Sragen, Klaten, Boyolali, Wonogiri dan Kota Surakarta menyatakan lepas dari Pemerintah Swapraja. Hal ini mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dengan terbitnya Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 yang antara lain menetapkan daerah-daerah tersebut tergabung dalam Karesidenan surakarta yang dipimpin oleh seorang Residen.

Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

1. Kawedanan Wonoharjo

· Kecamatan Gondangrejo (gabungan dari bekas Kapanewon Bonorejo dan Kaliyoso)

· Kecamatan Colomadu

2. Kawedanan Karanganyar

· Kecamatan Karanganyar

· Kecamatan Tasikmadu

· Kecamatan Jaten

· Kecamatan Kebakkramat

· Kecamatan Mojogedang

3. Kawedanan Karangpandan

· Kecamatan Karangpandan

· Kecamatan Matesih

· Kecamatan Tawangmangu

· Kecamatan Ngargoyoso

· Kecamatan Kerjo

· Kecamatan Jenawi

4. Kawedanan Jumapolo

· Kecamatan Jumapolo

· Kecamatan Jumantono

· Kecamatan Jatiyoso

· Kecamatan Jatipuro

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

2010-03-04T17:00:00.000-08:00

Keberadaan Polisi Pamong Praja saat ini tidak lepas dari permasalahan sewaktu VOC menduduki Batavia tahun 1602 yaitu Gubernur Jenderal VOC membentuk Bailluw semacam Polisi yang merangkap Jaksa/Hakim yang mempunyai tugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota serta saat yang kita hadapi sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dianggap perlu adanya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat agar pemerintah yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sesuai Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948, dibentuklah “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon” pada tanggal 30 Oktober 1948. Belum satu bulan, Detasemen ini dirubah namanya menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja” berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja dirubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”. Tanggal 3 Maret 1950 ini ditetapkan menjadi Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati pada setiap tahun.

Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : UP.32/2/2/21 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 Kesatuan Polisi Pamong Praja dibentuk di tiap-tiap Daerah Tingkat I, hal ini mendapat dukungan dari para Petinggi Militer (Angkatan Perang) sebagaimana dikatakan oleh Kolonel Basuki Rahmat ; “Adanya tim Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Kawedanan dan Kecamatan guna mengembalikan kewibawaan Pemerintah Daerah dalam menuju stabilitas pemerintahan pada umumnya”.

Pada tahun 1962 sesuai dengan Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, tanggal 11 Juni 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja dirubah menjadi “Pagar Baya” dengan alasan untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961, selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Kesatuan Pagar Baya diganti namanya menjadi “Kesatuan Pagar Praja”. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka Pagar Praja dirubah lagi menjadi “Satuan Polisi Pamong Praja” sebagai Perangkat Wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

HUT Satpol. PP Ke-60

2010-03-03T17:13:00.000-08:00

Kegiatan Upacara dalam rangka memperingati H.U.T SATPOL. PP ke-60 se-Jawa Tengah yang di pusatkan di Kabupaten Purworejo, yang diikuti oleh 700-an personel SATPOL. PP dari utusan tiap-tiap kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Sebagai Inspektur upacara pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Bp. H. Bibit Waluyo.

Pada malam menjelang pelaksanaan upacara dimeriahkan Pagelaran Wayang Kulit di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, sedangkan pagi harinya setelah upacara dimeriahkan dengan atraksi "Pengendalian Massa" yang diperagakan oleh SATPOL. PP Banjarnegara, dan Tarian "Dong Dang" yang diperagakan oleh para seniman Purworejo.

"DIRGAHAYU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-60"

Aksi Donor Darah HUT Satpol. PP ke-60

2010-02-24T07:29:00.000-08:00

Dalam rangka memepringati H.U.T Satpol. PP yang ke-60 yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan sosial yaitu Donor Darah. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Pebruari 2010.
Tempat : Kantor PMI Cabang Karanganyar.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang pendonor ysng terdiri dari berbagai SKPD, Polres, Kodim 0727, masyarakat umum, maupun Institusi terkait.

Menurut Kasatpol. PP Kaupaten Karanganyar, Drs. Widarbo Basuki, MM : "Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap memperingati HUT Satpol. PP, hal tersebut merupakan wujud nyata partisipasi kepedulian dan aksi kemanusiaan segenap anggota Satpol. PP Karanganyar kepada sesama manusia yang membutuhkan akan darah".

Dari kegiatan tersebut diharapkan akan semakin mempererat hubungan antara Satpol. PP dengan masyarakat, sehingga akan menghilangkan konotasi/stigma negatif yang ada selama ini bahwa Satpol. PP merupakan musuh "wong cilik" (-masyarakat-red). Padahal Satpol juga merupakan bagian dari "wong cilik" yang mengemban tugas dalam menegakkan Pertauran Daerah dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. [baim-10]

Daftar Perda-perda Tahun 2002 s/d 2011 Kabupaten Karanganyar

2010-01-20T03:38:00.001-08:00

Berikut ini daftar Perda-perda yang ada di Kabupaten Karanganyar. Untuk sementara baru ini yang dapat kami tampilkan, untuk kedepannya akan kami tambah lagi, sambil menunggu inventarisasi Perda yang kami lakukan.

Kalo mau mendownload, silahkan..

Peraturan Daerah Tahun 2011

Nomor Perda	Tentang/ Uraian
1 Tahun 2011	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2 Tahun 2011	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
3 Tahun 2011	Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
4 Tahun 2011	Penyelenggaraan Jalan Daerah
5 Tahun 2011	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
6 Tahun 2011	Pengelolaan Air Tanah
7 Tahun 2011	Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
8 Tahun 2011	Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah Tahun 2010

Nomor Perda	Tentang/ Uraian
2 Tahun 2010	Penggilingan Padi
4 Tahun 2010	Pajak Hotel
5 Tahun 2010	Pajak Restoran
6 Tahun 2010	Pajak Hiburan
7 Tahun 2010	Pajak Reklame
9 Tahun 2010	Pajak Air Tanah
10 Tahun 2010	Pajak Penerangan Jalan
11 Tahun 2010	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
12 Tahun 2010	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
13 Tahun 2010	Pajak Parkir
14 Tahun 2010	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
15 Tahun 2010	Retribusi Terminal
16 Tahun 2010	Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Peraturan Daerah Tahun 2009

Nomor Perda	Tentang/Uraian	Status
1 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
2 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar
3 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
4 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar
5 Tahun 2009	Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar
6 Tahun 2009	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	Rutin
7 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
8 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007
10 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
12 Tahun 2009	Ijin Lokasi
13 Tahun 2009	Irigasi
18 Tahun 2009	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2008
19 Tahun 2009	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	Rutin
20 Tahun 2009	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
21 Tahun 2009	Bangunan

Peraturan Daerah Tahun 2008

Nomor Perda	Tentang/ Uraian	Keterangan/ Status
1 Tahun 2008	Badan Usaha Milik Daerah
2 Tahun 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	Rutin
3 Tahun 2008	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007	Rutin
4 Tahun 2008	Menara Telekomunikasi
5 Tahun 2008	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
6 Tahun 2008	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	Rutin
7 Tahun 2008	Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Peraturan Daerah Tahun 2007

Nomor Perda	Tentang / Uraian	Keterangan/ Status
1 Tahun 2007	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 tentnag Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
2 Tahun 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
3 Tahun 2007	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah	Perubahan Perda 3 Tahun 2006
4 Tahun 2007	Retribusi izin gangguan	Mencabut Perda 8/1999
5 Tahun 2007	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Mencabut Perda 13/1998
6 Tahun 2007	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Mencabut Perda 18/1998 dan perubahannya Perda 2 Tahun 2001
7 Tahun 2007	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2001
8 Tahun 2007	Peraturan Desa
9 Tahun 2007	Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mencabut Perda 7/2001
10 Tahun 2007	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	Mencabut Perda 2/2000 dan Perda 3/2000
11 Tahun 2007	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
12 Tahun 2007	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Mencabut Perda
13 Tahun 2007	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar	Mencabut Perda Nomor 23 Tahun 2001

Peraturan Daerah Tahun 2006

Nomor Perda	Tentang / Uraian	Keterangan/ Status
1 Tahun 2006	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006	Rutin
2 Tahun 2006	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Mencabut Perda 2/2002
3 Tahun 2006	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar	Mencabut Perda 3/1996 beserta perubahannya Perda 29/2001, diubah dengan Perda 3/2007
4 Tahun 2006	Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggara Pemakaman Jenasah	Mencabut Perda 10/1991 dan perubahannya Perda
5 Tahun 2006	Retribusi Pemakaman
6 Tahun 2006	Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar	Perubahan Perda 2/1996
7 Tahun 2006	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	Mencabut Perda 7/2002
8 Tahun 2006	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek	Perubahan Perda 7/1999
9 Tahun 2006	Perubahan atas Peratuan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Perubahan Perda 24/2001
10 Tahun 2006	Retribusi Pasar	Mencabut Perda Nomor 4/1999 dan perubahannya Perda Nomor 26/2001
11 Tahun 2006	Retribusi Izin Pengunaan Jalan
12 Tahun 2006	Pengelolaan Lingkungan Hidup
13 Tahun 2006	Penataan Pedagang Kaki Lima
14 Tahun 2006	Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame
15 Tahun 2006	Izin Pengusahaan, Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sriti (COLLOCALIA) di Habitat Alami (IN –SITU) dan Habitat Buatan (EX-SITU)
16 Tahun 2006	Pajak Hiburan
17 Tahun 2006	Pajak Reklame
18 Tahun 2006	Pajak pengambilan dan pengelolan Bahan Galian Golongan C
19 Tahun 2006	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
20 Tahun 2006	Retribusi Ijin Pengelolaan Usaha Pariwisata
21 Tahun 2006	Penyelenggara Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya	Mencabut Perda 3/1999
22 Tahun 2006	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005	Rutin
23 Tahun 2006	Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar	Dicabut dengan Perda 3/2009
24 Tahun 2006	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Mencabut Perda 7/2000 dan 8/2000
25 Tahun 2006	Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Mencabut perda 4/2000 dan 5/2000
26 Tahun 2006	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Mencabut Perda 11/2000
27 Tahun 2006	Keuangan Desa
28 Tahun 2006	Perencanaan Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa	Mencabut Perda 12/2000
29 Tahun 2006	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006	Rutin
30 Tahun 2006	Pembangunan Pertanian Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan Perikanan
31 Tahun 2006	Pendidikan

Peraturan Daerah Tahun 2005

Nomor Perda	Tentang / Uraian	Keterangan/Status
1 Tahun 2005	Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rrakyat Daerah Kabupaten Karanganyar	Mencabut Perda 4/2003
2 Tahun 2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2005	Rutin
3 Tahun 2005	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	Rutin
4 Tahun 2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2005	Rutin
5 Tahun 2005	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan Perda 1/2005 dan terakhir diubah dengan Perda 3/2007

Peraturan Daerah Tahun 2004

Nomor Perda	Keterangan/Uraian	Status
1 Tahun 2004	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	Rutin
2 Tahun 2004	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003	Rutin
3 Tahun 2004	Program Pembanguan Daerah 2004-2008
4 Tahun 2004	Rencana Strategis Daerah 2004-2008
5 Tahun 2004	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	Rutin

Peraturan Daerah Tahun 2003

Nomor Perda	Tentang / Uraian	Keterangan/Status
3 Tahun 2003	Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganayar	Dicabut dengan Perda 2/2009
4 Tahun 2003	Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar	Dicabut dengan Perda 1/2005
5 Tahun 2003	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar	Dicabut dengan Perda 3/2006
6 Tahun 2003	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar	Perubahan Perda 2/1999

Peraturan Daerah Tahun 2002

Nomor Perda	Tentang / Uraian	Keterangan/ Status
3 Tahun 2002	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Dicabut dengan Perda 2/2006
4 Tahun 2002	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
5 Tahun 2002	Retribusi Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan Dan Atau Legalisasi Naskah Dinas
6 Tahun 2002	Irigasi
7 Tahun 2002	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	Dibatalkan oleh Mendagri. Dicabut dengan Perda No. 7 Th.2006
8 Tahun 2002	Retribusi Izin Industri
9 Tahun 2002	Retribusi Tanda Daftar Gudang
10 Tahun 2002	Retribusi Kebersihan	Mencabut
11 Tahun 2002	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
12 Tahun 2002	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Pada Laboratium Dinas Kesehatan	Mencabut Perda 10/1996
13 Tahun 2002	Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta Dan Sarana Umum Lainnya	Mencabut Perda
14 Tahun 2002	Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja
15 Tahun 2002	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perubahan Perda 16/1998
16 Tahun 2002	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan	Perubahan Perda 12/1998

Kartun/Animasi (Satpol PP) Lagi...

2009-12-16T18:26:00.000-08:00

Postingan ini merupakan episode lanjutan dari artikel sebelumnya mengenai ”Kartun & Animasi” tentang Satpol. PP. Sebuah kartun ataupun animasi kadang diperlukan sebagai media untuk hiburan ataupun kritik sosio-politik.

Oke, langsung saja berikut ini beberapa kartun/animasi Satpol. PP terbaru yang dapat diunduh :

1. wajah baru
2. Jalan maju-depan 1
3. Jalan depan 3
4. Jalan maju 1

Semoga bermanfaat.

Daftar Perda-perda Tahun 2009

2009-11-30T01:34:00.000-08:00

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar
Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2008

Daftar Nama-nama Pelamar CPNS Kab. Karanganyar

2009-11-30T00:05:00.000-08:00

Setelah melalui proses verifikasi pada lebih dari 23.000 berkas lamaran yang diterima oleh BKD Karanganyar, berikut ini daftar nama-nama pelamar yang berkasnya dinyatakan memenuhi syarat dan dapat mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2009 Kabupaten karanganyar, daftar diurutkan berdasarkan nama pelamar.

A sampai dengan E

F sampai dengan P

Q sampai dengan Z

atau

A sampai Z (4shared.com)

Update Data

Razia Satpol.PP dalam Rangka Hari Jadi Ke-92 Kabupaten Karanganyar

2009-11-17T20:04:00.000-08:00

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-92 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Karanganyar mengadakan kegiatan Operasi/Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Operasi Pelajar, yang dilaksanakan pada Hari SELASA, 17 Nopember 2009.

Namun ada hal yang ”aneh” pada kegiatan tersebut, yaitu semua Anggota SATPOL. PP mengenakan Pakaian Jawa Beskap Landung, mengenai pakaian tersebut merupakan kebijakan perintah Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd, M.Hum – agar semua PNS maupun stake holder yang ada di lingkungan Pemkab. Karanganyar pada tanggal 17 Nopember 2009 mengenakan Pakaian Jawa Beskap Landung, sedangkan tanggal 18 Nopember 2009 pada puncak Upacara Hari Jadi mengenakan Pakian Jawa Beskap Jangkep.

Adapun Operasi KTP dilaksanakan di Halaman Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar, sedangkan Operasi Pelajar dilaksanakan di SMPN 5 Karanganyar.

Dari kegiatan Operasi KTP didapatkan pelanggaran sejumlah 92 orang yang terjaring tidak membawa KTP, dan kepada mereka hanya diberikan pembinaan dan pengarahan akan pentingnya kepemilikan KTP sebagai bukti identitas warga negara Indonesia. Tidak seperti biasanya jika pada Operasi KTP selalu dikenakan Sanksi Sidang ditempat (TIPIRING). Kemudian untuk kegiatan Operasi Pelajar tidak ditemukan baik HP/Ponsel, senjata tajam, buku/gambar porno, maupun rokok/narkoba.

Menurut Kasi Penegakan Perda, Martadi, S.Sos, MM: ”bahwa kegiatan semacam itu merupakan kegiatan yang biasa dan rutin dilakukan oleh SATPOL. PP dalam rangka Penegakan Perda sebagaimana Tupoksi Satpol.PP, serta memberikan Pembinaan, Shock Therapy, sekaligus Sosialisasi bagi warga karanganyar pada umumnya.”

Untuk kedepannya Operasi/Razia dalam rangka Penegakan Perda akan selalu menjadi acuan peningkatan bagi operasi-operasi lainnya, sehingga diharapkan Kabupaten Karanganyar benar-benar menjadi sebuah kabupaten yang Tertib Hukum, Good Governance, Clean Goverment, Adil, Sejahtera, dan ”TENTERAM” (Tenang, Teduh, Rapi, Aman, Aman dan Makmur) – Semoga, Amiin. (baim-09)

HUT KAB. KARANGANYAR KE-92

2009-11-17T18:41:00.000-08:00

SEGENAP PIMPINAN DAN STAFF SATPOL. PP KABUPATEN KARANGANYAR, MENGUCAPKAN :

DIRGAHAYU HARI JADI KABUPATEN KARANGANYAR KE-92
SEMOGA TAMBAH MAJU, ADIL, "TENTERAM"...

18 Nopember 2009

Formasi CPNS Tahun 2009 Kab. Karanganyar

2009-10-26T01:18:00.000-07:00

Pada formasi tahun 2009 ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar membuka 431 formasi CPNS melalui jalur penerimaan umum, yang terdiri dari :

* 173 formasi tenaga kependidikan
* 122 formasi tenaga kesehatan
* 136 formasi tenaga teknis

Bagi pelamar yang memenuhi syarat kualifikasi dan persyaratan pendidikan untuk masing-masing formasi dapat mendaftarkan diri dengan mengirimkan lamaran, ditulis dengan tangan sendiri ditujukan kepada Bupati Karanganyar melalui Kantor Pos dengan alamat PO BOX CPNS KAB. KARANGANYAR 57700.

Waktu pendaftaran dan pengiriman berkas dimulai tanggal 30 Oktober s/d 9 Nopember 2009, Cap pos pada pukul 08.00 s/d 17.00 WIB serta harus dapat diterima oleh tim pendaftaran pengadaan CPNS paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pendaftaran terakhir (khusus yang diposkan di Kantor Pos wilayah Jawa Tengah)

Pengumuman lengkap penerimaan CPNS formasi umum tahun 2009 Kabupaten Karanganyar dapat diunduh disini.

Tipiring terhadap hasil operasi KTP

2009-10-14T06:20:00.000-07:00

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kab. Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penye-lenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya, SATPOL. PP Kabupaten Karanganyar melaksanakan Operasi/ Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Hari RABU, 14 Oktober 2009, Jam 07.15 wib s/d 08.15 Wib, Tempat Halaman Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran penduduk / warga Kabupaten Karanganyar dalam hal tertib administrasi khususnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk :

Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KTP sebagai identitas diri.
Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
Memberikan shock theraphy dengan sidang tipiring ditempat bagi setiap penduduk yang kedapatan tidak memiliki KTP, tidak membawa KTP atau habis masa berlakunya.

Dari kegiatan tersebut telah dijaring warga masyarakat sebanyak 96 orang dengan perincian : Masyarakat umum 87 orang, PNS 3 orang, dan Mahasiswa 6 orang.

Bahwa dari ke-96 orang tersebut dikenakan Tindak Pidana Ringan (tipiring) dengan sidang ditempat kejadian, oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp. 14.500,- ditambah biaya perkara Rp. 500,- sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan @ Rp. 15.000,-

3 orang tertangkap Operasi PSK

2009-10-06T20:04:00.000-07:00

Dalam rangka penegakan Perda nomor 3 Tahun 1979 tentang Penanggulangan Pelacuran dan untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, tenteram, dan tertib, maka SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Operasi Penanggulangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat pada Hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2009, Jam 10.00 WIB, dengan sasaran praktek prostitusi / pelacuran di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Tempat Prostitusi Desa Klumprit, Kecamatan Matesih, Kab. Karanganyar

Menurut Kasatpol. PP Kabupaten Karanganyar Nunung Susanto, SH, MM : ”Operasi ini merupakan operasi rutin yang dilaksanakan oleh SATPOL. PP dan akan terus dilaksanakan dalam rangka menciptakan Karanganyar yang terbebas dari kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya praktek-praktek prostitusi”. Pada operasi kali ini telah dijaring sebanyak 3 orang pekerja seks komersil. Dari identifikasi yang di dapat 2 (dua) orang berasal dari Kab. Karanganyar, dan 1(satu) orang dari Kab. Sragen.

Operasi tersebut merupakan Shock Therapy dan diharapkan para pekerja seks komersil (PSK) yang terjaring dapat menimbulkan jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan mencari pekerjaan yang layak serta tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan.

Selanjutnya ke-3 orang tersebut dijerat dengan TIPIRING dengan dinaikkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar, oleh Hakim PN Karanganyar masing-masing dikenai denda @Rp. 50.000,- subsider 2 hari kurungan. Dimasa mendatang, menurut Kasatpol. PP Kabupaten Karanganyar Nunung Susanto, SH, MM. : ”Operasi ini akan lebih ditingkatkan lagi frekuensinya guna meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat (pekat), baik itu operasi PSK, operasi Pelajar, Miras, peredaran Buku dan VCD Porno, dll.”

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

2009-08-31T22:47:00.000-07:00

1. Kedududukan, Tugas Pokok dan Fungsi
( Pasal 25 )

Kedudukan :
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Fungsi :
Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Per aturan Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja yang meliputi penyelenggaraan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, pengembangan kapasitas dan penanganan pengaduan serta ketatausahaan ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan di bidang polisi pamong praja yang meliputi penyelenggaraan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, pengembangan kapasitas dan penanganan pengaduan serta ketatausahaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi
( Pasal 26 )

- Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketentraman Masyarakat ;
d. Seksi Penegakan Per aturan Daerah;
e. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Penanganan Pengaduan ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

3. Kegiatan

Adapun kegiatan Satpol Pamong Praja diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan kegiatan Satpol. PP;
b. Operasi Penanggulangan Gangguan Tramtib;
c. Penertiban PKL dan Reklame;
d. Vooreijders dan Pengamanan;
e. Patroli wilayah dan pengerahan anggota Satpol. PP;
f. Operasional penertiban Perijinan;
g. Operasi Yustisi;
h. Peningkatan keterampilan anggota Satpol;
i. Pemberdayaan PPNS;

Disamping kegiatan-kegiatan di atas, Satpol. PP juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin atau sudah dianggap rutin dan kegiatan insidental, seperti :
 Penyelenggaraan administrasi perkantoran.
 Pelaksanaan Piket di Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kantor Setda.
 Patroli Wilayah.
 Penanganan Unjuk rasa dan Demonstrasi di depan umum.
 Penanganan dan tindaklanjut aduan.

RICE MILL KELILING...?

2009-08-31T22:35:00.000-07:00

I. PENDAHULUAN

Euforia Reformasi yang digulirkan semenjak Tahun 1998 hingga sekarang telah membuka kran kebebasan yang luar biasa hampir di segala aspek, tak terkecuali kretifitas dan inovatif masyarakat Indonesia dalam hal penemuan maupun pengembangan teknologi pertanian dan aplikasinya. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk memperoleh asas kemanfaatan dan kemudahan manusia itu sendiri dalam peningkatan produksi, pengolahan dan pengelolaan pasca produksi hasil-hasil pertanian.

Di bidang teknologi pertanian khususnya alat/mesin untuk pemprosesan gabah menjadi beras, yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas dengan mesin Huller telah dikenal sejak dulu, bahkan hampir disetiap desa, keberadaan pengusaha/masyarakat yang memiliki mesin tersebut banyak dijumpai. Namun keberadaannya mesin-mesin tersebut selama itu hanya dijumpai dalam bentuk menetap / magrok (jawa), akan tetapi sekarang ini telah banyak dijumpai penggilingan padi / Rice Mill / Selep (jawa) yang di operasikan secara keliling hampir disetiap kecamatan. Mesin Huller yang di operasikan secara keliling tersebut merupakan hasil rekayasa dan kreatifitas masyarakat dalam mensikapi kemajuan jaman, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Keberadaan mesin tersebut yang sifatnya bergerak sehingga memudahkan untuk menjangkau konsumen. Hal ini dari sisi konsumen merasa diuntungkan karena disamping tidak perlu repot-repot mengangkut padi ke tempat penggilingan padi yang memerlukan tenaga dan biaya transportasi, konsumen juga masih mendapatkan dedak/katul hasil penggilingan padinya. Namun disisi lain, bagi pengusaha penggilingan padi menetap/magrok hal ini sangat merugikan usahanya, karena untuk mendirikannya harus dilengkapi dengan kepemilikan izin-izin yang menjadi syarat pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang ada. Sedangkan bagi pengusaha Rice Mill keliling tidak dilengkapi dengan perijinan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan yang ada.

Terkait dengan masalah perijinan, karena memang di dalam ketentuan aturan yang ada tidak memungkinkan untuk pemberian ijin kepada Rice Mill / Selep keliling, sebagaimana Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi.

Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi pada Pasal (2), ayat (1), “ Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi harus mendapatkan Tanda Daftar Usaha datau Izin Usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”. dan sesuai dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi. Pasal (16) ayat (2), “Badan Usaha Penggilingan adi Keliling/Rice Mill Berjalan dan sejenisnya dilarang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi, Bab II Pasal 2 ayat (1) dan Surat Edaran Bupati Nomor : 053/4284.18 tanggal 31 Oktober 2001 perihal : Penggilingan Padi Keliling”.

Akan tetapi keberadaan Rice Mill Keliling sampai saat ini masih marak terjadi padahal semua pengusaha tersebut belum memiliki ijin usaha, serta banyaknya temuan pelanggaran Perda khususnya yang mengatur perijinan oleh PPNS Kantor Satpol. PP yang dilakukan pada saat operasi penertiban perijinan di lapangan, seperti : IMB, IPPT, Ijin Gangguan, SIUP, TDP, maupun Ijin Penggilingan Padi.

Sebenarnya permasalahan Rice Mill Keliling tersebut selain melanggar Perda yang ada, juga ditemukan pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dimana Kendaraan Rice Mill Keliling tersebut telah mengubah bentuk dan sasis mobil serta tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi;
4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tetang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karnganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi.

III. PERMASALAHAN

Keberadaan dan perkembangan Rice Mill keliling yang menjamur sekarang ini, tentunya tidak terlepas dari faktor demand / permintaan masyarakat selaku konsumen yang menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan efisien. Sedangkan hal tersebut tidak didapatkan pada keberadaan mesin Huller yang menetap.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka di dalam Rakor ini dipandang perlu adanya keputusan/penyelesaian terkait keberadaan Rice Mill/Selep keliling tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah yang komprehensif, agar di kemudian hari permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Adapun permasalahan yang harus dicari penyelesaiannya, diantaranya :
1. Dilihat dari aspek hukum, Peraturan mana yang tepat untuk dikenakan kepada pengusaha Rice Mill/Selep keliling tersebut ?
2. Tindakan dan Sanksi apa yang harus dikenakan kepada pengusaha Rice Mill/Selep keliling tersebut ?
3. Kebijakan apa yang harus diterapkan untuk mencegah munculnya kembali Rice Mill/Selep keliling tersebut ? (karena memang dilihat dari segi aturan yang ada tidak memungkinkan)

IV. TINDAKAN YANG PERNAH DITERAPKAN

Kantor Satpol. PP selaku aparat penegak Perda, selama ini telah mendapat banyak aduan/laporan dari pihak pengusaha Rice Mill menetap atau masyarakat terkait banyaknya operasional Rice Mill keliling yang ada selama ini, baik yang sifatnya tertulis maupun lisan.

Sebagai tindak lanjut dari laporan/aduan tersebut PPNS Kantor Satpol. PP Kab. Karanganyar telah melakukan beberapa upaya/tindakan terkait Rice Mill keliling tersebut :
1. Memproses sesuai ketentuan aturan yang ada.
Pada Tahun 2003 pernah memproses/menindak salah seorang pengusaha selep keliling dengan menaikkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Karanganyar. Akhirnya setelah melalui proses yang lama - mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke tingkat Pengadilan Negeri, akhirnya diputus dengan pengenaan pidana denda sebesar Rp. 400.000,- dan hal ini bagi pihak pengusaha tersebut tidak terima, lalu mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga sampai saat ini kasus tersebut belum mendapatkan putusan dari MA.
2. Sweeping terhadap keberadaan Rice Mill keliling.
Sebagai tindak lanjut dari hasil sweeping tersebut dilakukan pemanggilan terhadap para pengusahanya dan dilakukan pembinaan terkait dilarangnya keberadaan rice mill tersebut.

V. PENUTUP

Berkenaan dengan keberadaan Rice Mill keliling yang akhir-akhir ini marak beroperasi di wilayah Kabupaten Karanganyar, diharapkan nantinya Pemkab. Karanganyar bersama DPRD dapat membuat sebuah kebijakan / pedoman yang tepat guna penanganan terhadap keberadaan Rice Mill Keliling di kemudian hari.

Slamat Datang "Mobil PATWAL"

2009-08-26T09:50:00.000-07:00

Mobil Patroli & Pengawalan untuk menunjang tugas, kinerja, dan profesionalisme SATPOL PP Karanganyar terutama dibidang Pengawalan.

2009-08-25T19:10:00.000-07:00

Segenap Pimpinan dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja mengucapkan :

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1430H/2009M
Semoga mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa

Karnaval Memperingati HUT RI ke-64 Kabupaten Karanganyar

2009-08-25T18:51:00.000-07:00

Dalam rangka memeriahkan dan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah menyelenggarakan ”Karnaval Budaya” yang diikuti oleh segenap Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD), siswa-siswi SMP/MTs, SMA/MA, Pondok Pesantren, segenap elemen masyarakat se-Kab. Karanganyar.

Rute dimulai dari Alun-alun Kab. Karanganyar dan berakhir di perempatan Buk Siwaluh, setelah melewati panggung kehormatan yang terletak di depan Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Pada kesempatan tersebut juga diadakan peresmian Program ”Paryati” oleh Bupati Karanganyar Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, S.Pd, M.Hum.

2009-06-05T20:54:00.000-07:00

Segenap Pimpinan dan Staf

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar,

mengucapkan :
Selamat atas diraihnya penghargaan bidang kebersihan Adipura untuk yang ke-4 kalinya Tahun 1996, 2007, 2008, dan 2009 dengan kategori kota kecil.
Semoga kedepan Kabupaten Karanganyar semakin ”Tenteram” dan bersih.

24 PELAJAR TERJARING OPERASI PELAJAR

2009-05-30T00:37:00.000-07:00

Operasi penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh SATPOL. PP Kabupaten Karanganyar bersama tim terkait, pada Hari Sabtu, 30 Mei 2009 pukul 10.30 wib di 2 (dua) lokasi yaitu : Kebun Teh Kemuning dan Air Terjun Parang Ijo, semuanya di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar telah menangkap sebanyak 24 pelajar, semuanya pelajar SMK dan SMA yang berasal dari Sragen, Sukoharjo, Surakarta dan Karanganyar.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Nunung Susanto, SH, MM.: ”Kegiatan tersebut merupakan operasi rutin yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kenakalan pelajar yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti penyalahgunaan narkoba, miras, kebut-kebutan di jalan dan pergaulan bebas termasuk pula pelajar yang membolos pada waktu jam sekolah”.

Dari ke-24 pelajar tersebut terdiri dari 12 pelajar putra dan 12 pelajar putri. Mereka tertangkap secara berpasang-pasangan, dan berada di lokasi tersebut dengan masih mengenakan seragam sekolah. Menurut Kasi Ketenteraman Masyarakat Satpol PP, Drs. Bina Febrianto, MH; ”Sebenarnya informasi yang masuk ke Satpol. PP mengenai keberadaan pelajar yang membolos di lokasi tersebut didapatkan dari banyaknya laporan masyarakat sekitar yang resah dengan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pacaran, bahkan ada yang sampai kelewatan”.

Para pelajar tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satpol. PP untuk kemudian diberikan pembinaan terkait dengan perbuatannya tersebut, dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. (b@im'09)

DIKLAT APLIKASI PEMBERKASAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

2009-05-11T19:49:00.000-07:00

Terselenggaranya pemerintahan Good Government merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara, untuk itu diperlukan pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berkaitan hal tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi pemberkasan bagi PPNS dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penguasaan dasar-dasar pengetahuan mengenai hukum dengan segala aspek yang terkait dan penguasaan substansi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur ndalam Peraturan Daerah (PERDA).
Dengan demikian para anggota PPNS Satuan Polisi Pamong Praja yang mengemban tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah mampu mengembangkan kapasitas pribadi dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan : Hari Selasa s.d. Kamis, Tanggal 5 s.d. 7 Mei 2009. Bertempat di Hotel Puri Garden, Jl. Arteri Utara Blok D-4 Puri Anjasmoro Semarang. Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota PPNS Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Tengah, berjumlah 80 orang, terdiri dari : - Provinsi Jawa Tengah : 10 orang dan Kabupaten / Kota : 70 orang.

Adapun maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk : 1. Memberikan pelatihan aplikasi pemberkasan bagi PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bekal pelaksanaan tugas dalam proses penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah. 2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan penyegaran kembali bagi anggota PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik dalam pelanggaran Peraturan Daerah.

Materi dan Pembicara :
1. Materi
a. Hubungan tata cara kerja PPNS dan Korwas PPNS.
b. Administrasi penyidikan.
c. Pembuatan laporan kejadian.
d. Penyidikan dan resume.
e. Pemberkasan.
f. Penyerahan berkas perkara.
2. Pembicara : Ketua Korwas PPNS Polda Jawa Tengah (Iptu. Agus Bayu Anggoro, SH)

Hasil :
a. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan dalam penguasaan dasar-dasar hukum yang menjadi kewenangannya dan segala aspek yang terkait, khususnya penyidikan dengan proses pemberkasan acara biasa.
b. Terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan sesama PPNS Satpol. PP se-Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan di bidang penyidikan.
c. Meningkatnya citra dan disiplin yang tinggi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
d. Sebagai PPNS Satpol. PP mampu mengembangkan kapasitas pribadi dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan praktek langsung (PKL) proses pemberkasan dengan acara biasa dengan obyek/lokasi, Penambangan Bahan Galian Golongan C oleh CV. M3, yang terletak di Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

PEMILU DAMAI 2009

2009-04-07T20:56:00.000-07:00

Mari kita sukseskan PEMILU 2009; Gunakan Hak Pilih dengan sebaik-baiknya, karena GOLPUT tidak akan menyelesaikan permasalahan bangsa.

Pilihan anda sekarang untuk menentukan kemajuan bangsa ini 5 (lima) tahun kedepan, Ingat jangan salah pilih.

BHAKTI SOSIAL & DONOR DARAH, PERINGATAN HUT SATPOL PP KE-59

2009-02-18T18:34:00.000-08:00

Dalam rangka memperingati HUT Satpol PP yang ke-59, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar akan mengadakan Kegiatan Bakti Sosial yang dikemas dalam berbagai kegiatan, diantaranya : Aksi Donor Darah, Pembuatan Zebra Cross, dan pemberian bingkisan sembako kepada masyarakat miskin/kurang mampu. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama serta untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat kecil.

Adapun kegiatan Donor Darah akan diselenggarakan, pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Pebruari 2009
Tempat : Kantor PMI Cabang Karanganyar
Peserta : a. Seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Karanganyar.
b. PNS di lingkungan Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi Pemerintah Kabupaten

Karanganyar.
c. TNI dan Polri.
d. Masyarakat umum.
Keterangan : Dimohon peran serta aktif dari segenap masyarakat Kabupaten Karanganyar,

untuk kesuksesan acara tersebut.

Diharapkan kegiatan Bakti Sosial tersebut nantinya dapat memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat secara riil untuk meringankan beban sesama, walaupun jika dihitung secara kuantitas mungkin belum seberapa tetapi secara kualitas dan kontinuitasnya Satpol PP Kabupaten Karanganyar berusaha memberikan dedikasi dan peran aktif yang sebaik-baiknya.

Dirgahayu SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Maju SATPOL PP Kabupaten Karanganyar…!!

PPNS Satpol PP Kabupaten Karanganyar Menyegel Tower Seluler

2009-01-13T19:15:00.000-08:00

Selasa, 13/01/2009 - Berawal dari informasi masyarakat mengenai keberadaan Tower Telepon Seluler (BTS) yang terletak di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, maka PPNS Satpol PP Kabupaten Karanganyar melakukan ceking ke lokasi tersebut. Adapun hasil dari cek lokasi di lapangan diketahui bahwa pembangunan tower tersebut sama sekali belum memiliki perijinan baik IMB, Izin Gangguan, IPPT maupun Izin Penyelenggaraan Menara sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar.

Sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang ada maka dilakukan Panggilan ke-I kepada pemilik tower, namun dari Panggilan ke-I tersebut tidak diindahkan dan dilakukan dengan Panggilan ke-II dan dilakukan pemasangan Papan Penghentian Sementara di lokasi pembangunan tower.

RAZIA / OPERASI KTP

2008-12-29T19:27:00.001-08:00

PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya, maka KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR menggelar Operasi Yustisi / Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini untuk meningkatkan kesadaran bagi setiap warga Kabupaten Karanganyar yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin untuk memiliki identitas diri berupa KTP.
Kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin yang telah diprogramkan oleh Kantor Satpol. PP Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dalam upaya penegakan perda-perda yang ada di Kabupaten Karanganyar.

DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya;
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 300/585 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

MAKSUD
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran penduduk / warga Kabupaten Karanganyar dalam hal tertib administrasi khususnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

TUJUAN
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan kesadaran warga negara akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KTP sebagai identitas diri.
2. Mewujudkan tertib administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
3. Memberikan shock theraphy dengan sidang tipiring ditempat bagi setiap warga negara yang kedapatan tidak memiliki KTP, tidak membawa KTP atau habis masa berlakunya.

SASARAN
Masyarakat yang melintasi Jl. Wachid Hasyim / jalan di depan Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar.

WAKTU PELAKSANAAN
Hari / Tanggal : SELASA, 30 Desember 2008.
J a m : 07.00 wib s/d selesai.
Tempat : Halaman Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar.

PELAKSANA KEGIATAN
a. Pengadilan Negeri Karanganyar : 1 orang hakim dan 2 orang Panitera Pengganti.
b. Kejaksaan Negeri Karanganyar : 2 orang jaksa.
c. Polres Karanganyar : 10 personil.
d. Kantor Satpol. PP : 38 personil.

SANKSI
Bagi masyarakat yang terjaring dalam operasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusinya, Pasal 86 ayat (1), maka diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

HASIL
Dari kegiatan ini terjaring warga masyarakat sebanyak 107 orang, dengan rincian :

- Masyarakat Umum : 78 orang
- PNS : 10 orang
- Pelajar/Mahasiswa : 19 orang

Jumlah : 107 orang
Bahwa dari ke-107 orang tersebut dikenakan Tindak Pidana Ringan (tipiring) dengan sidang ditempat kejadian, oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp. 15.000,- ditambah biaya perkara Rp. 1.000,- sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan Rp. 16.000,00.

Selamat dan Sukses

2008-12-23T20:18:00.000-08:00

SEGENAP PIMPINAN DAN STAF KANTOR SATPOL PP KABUPATEN KARANGANYAR MENGUCAPKAN :

SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.hum

( BUPATI KARANGANYAR )

PARYONO, SH, MH

( WAKIL BUPATI KARANGANYAR )

MASA BAKTI 2008 - 2013

Untuk Kabupaten Karanganyar yang lebih maju, sejahtera, adil, makmur dan bermartabat..

Kartun / Animasi SATPOL PP

2008-12-16T17:46:00.000-08:00

Terkadang untuk memperindah tampilan sebuah "presentasi / makalah / artikel" dll. kita membutuhkan 'gambar, Animasi ataupun Carton' untuk sebuah tampilan agar terlihat profesional/cantik. Nah.. untuk itu bagi teman-teman sesama Korps SATPOL PP yang menginginkan gambar/wallpaper/Carton SATPOL PP barang kali ini dapat membantu untuk mendapatkannya.. silakan Download..

1. Satpol Selamat Datang

2. Satpol Jalan Depan

3. Satpol Jalan Samping
4. Satpol Operasi PSK/Waria
5. Satpol Operasi PKL